TANAH DATAR, potretkita.net - DPRD Kabupaten Tanah Datar melaksanakan rapat paripurna, Rabu (9/11), di ruangan sidang utama kantor lembaga legislatif itu. Secara bergantian, juru bicara fraksi tampil menyampaikan pandangannya atas Ranperda APBD 2023 yang diajukan eksekutif beberapa hari lalu.
Banyak hal yang menjadi sorotan pada tapat yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Anton Yondra bersama Ketua H. Rony Mulyadi Dt. Bungsu itu. Rapat juga dihadiri Wakil Bupati Richi Aprian bersama sejumlah pimpinan Forkopimda, OPD, walinagari, dan undangan lainnya.
Ranperda APBD 2023 yang sebelumnya disampaikan Bupati Eka Putra itu, ditanggapi fraksi-fraksi, diawali dari Fraksi PPP disampaikan Juru Bicaranya (Jubir) Agus Topik, kemudian Fraksi Demokrat dengan jubir Eri Hendri, Fraksi Perjuangan Golkar jubir Herman Sugiarto, Fraksi Gerindra ubir Afrizal Dt. Rajo Lenggang, Fraksi PKS jubir Abu Bakar, Fraksi PAN Jubir Zulli Rustam dan Fraksi Hanura melalui jubirnya Beni Afero.
Sedangkan Fraksi Nasdem, karena sedang melaksanakan kegiatan pelatihan di Jakarta, maka pandangannya disampaikan langsung melalui ketua DPRD.
PPP mempertanyakan empat hal, yakni berapa persen capaian RPJMD dan Progul tahun 2023 sesuai dengan APBD 2023. Kemudian ia mempertanyakan berapa rancangan atau perkiraan defisit APBD 2023, apalagi karena diperkirakan akan ada resesi ekonomi.
"Kemudian pasca pandemi Covid-19, apa program yang dilaksanakan untuk recovery ekonomi. Dan yang tak kalah penting adalah apakah di tahun 2023 ada anggaran yang mengakomodir pelaksanaan Progul peningkatan dana operasional KAN, LKAAM, Bundo Kanduang dan organisasi keagamaan, berapa besarnya," sampainya.
Selanjutnya beberapa fraksi lainnya umumnya mempertanyakan tentang Pendapatan Asli Daerah (PAD), ketergantungan Pemerintah Daerah terhadap dana transfer dari Pemerintah Pusat sampai dengan kesadaran dan pelaksanaan penarikan pajak.
"Apa upaya Pemda Tanah Datar selama 3 tahun terakhir dalam menyikapi tingginya ketergantungan terhadap alokasi dana transfer dari Pemerintah Pusat dan bagaimana gambarannya untuk 3 tahun ke depan," sampai Dt. Rajo Lenggang.
Sementara Herman menyampaikan, terkait kesadaran pembayaran pajak, apa upaya yang sudah dilakukan Pemda untuk meningkatkan kesadaran masyarakat.
"Berapa estimasi penerimaan daerah dari pajak atau retribusi jika masyarakat melakukan pembayaran dengan maksimal, berapa persentase yang bisa diperkirakan Pemda terhadap pendapatan daerah," sampainya.
Sektor lain yang menjadi perhatian adalah pelaksanaan Pemilihan Wali Nagari Serentak, Kesejahteraan Guru Pendidikan di TPA yang mendidik untuk melahirkan generasi Hafiz. Dan beberapa sektor lainnya.
Di akhir sidang, diserahkan pandangan fraksi DPRD kepada Pemerintah Daerah yang diserahkan pimpinan rapat Anton Yondra kepada Wabup Richi Aprian. Rapat Paripurna terkait Ranperda ini akan dilanjutkan Jum'at (11/11/2022) ini.(prokopimtd; ed. mus)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar